UMK lagi…UMK lagi…

Pada hari Sabtu, 26 November 2011 saya diundang oleh Radio Suara Warga di acara Warung Komunitas. Undangan ini membicarakan topik UMK 2012 Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dewan Pengupahan menetapkan UMK para buruh di tahun 2012 yang ditetapkan sejumlah Rp.978.200 dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Rp.1.022.259. Jumlah tersebut berbeda dari hasil survey yang dilakukan oleh Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) yang menghasilkan KHL sebesar Rp.1.636.418. Lantas pertanyaannya adalah pihak mana yang benar ? Saat diminta rincian pembentukan KHL oleh para Buruh, Dewan Pengupahan tidak bisa memberikannya dengan alasan bahwa dokumen tersebut adalah “Rahasia Negara”, sungguh sangat naif sekali mengingat keputusan tersebut tidak mengancam stabilitas negara dan berdampak pada kesejahteraan buruh setahun ke depan.

Perbedaan kepentingan dan paradigma menjadi bahasan dalam penentuan UMK tersebut. Ini dikarenakan buruh mengharapkan upah yang diterima bisa mencukupi kebutuhannya sedangkan pengusaha mengharapkan upah minimum yang ditentukan tidak terlalu besar agar keuntungan yang didapatkan lebih banyak. Perbedaan point of view ini mengharuskan dibentuknya sebuah sistem penentuan upah minimum yang menjembatani antara dua belah pihak.

Mekanisme Pembentukan UMK

Sebenarnya, seperti apakah dan bagaimana cara menentukan UMK di sebuah kabupaten ? UMK ditentukan oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN). Lembaga ini merupakan tripatrit plus yang terdiri dari Serikat Buruh (perwakilan dari buruh), Apindo (perwakilan pengusaha), pemerintah dan Akademisi. Usulan UMK telah dievaluasi dan dimusyawarahkan berdasarkan data yang ada, kemudian mereka analisis dengan mempertimbangkan KHM (kebutuhan hidup manusia); IHK (indeks harga konsumen); perluasan kesempatan kerja; upah pada umumnya berlaku secara regional; kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan; tingkat perkembangan perekonomian.

sejak tahun 1956, penentuan kebutuhan hidup manusia ditentukan oleh Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) secara tripatrit dan para ahli gizi yang memperkirakan berapa kebutuhan minimum pekerja sehingga dia dapat hidup sehat dan mampu bekerja dengan baik. Berdasarkan KFM diketahui bahwa kebutuhan konsumsi makan dan minum pekerja adalah 3.000 kalori untuk pekerja berstatus lajang (belum menikah). KHM di Indonesia ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No : 81/MFN/1995 29 Mei 1995 tentang Penetapan Komponen Kebutuhan Hidup Minimum.

Berdasarkan KFM maka Dewan Pengupahan menggunakan pendekatan survey untuk menentukan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di beberapa pasar, baik pasar induk maupun pasar umum serta data statistik di Biro Pusat Statistik. Adapun pendekatan survey dilakukan kepada 46 komponen yang terdiri dari 5 komponen, yaitu Komponen makanan dan minuman, komponen Sandang, komponen papan (perumahan), komponen kesehatan dan estetika serta komponen aneka kebutuhan lainnya. Komponen tersebut bisa berubah namanya namun kebutuhan inti memiliki komponen tersebut di atas. Untuk di Kabupaten Jombang, berikut ini adalah komponen-komponen yang disurvey :

A. Komponen yang masuk di kategori makanan dan minuman :

1. Beras (kebutuhan 10 Kg)

2. Sumber Protein : Daging (butuh 0,75 Kg), Ikan segar (butuh 1,2 kg) dan Telur ayam  (butuh 1 Kg)

3. Kacang-kacangan (misal: tempe, tahu, dll butuh 4,5 Kg)

4. Susu Bubuk (kebutuhan : 0,9 Kg)

5. Gula Pasir (kebutuhan : 3 kg)

6. Minyak goreng (kebutuhan : 2 kg)

7. Sayuran (misal : kacang panjang, wortel, sawi, dll, kebutuhannya 7,2 Kg)

8. Buah-buahan (misal : jeruk, semangka, pisang, dll, kebutuhannya 7,5 Kg)

9. Karbohidrat lain (misal : mie instan kebutuhannya 3 Kg)

10. Kopi (kebutuhannya 1 Kg)

11. Bumbu-bumbuan (biasanya 15% dari jumlah item 1 s/d 10 di atas)

B. Kelompok komponen Sandang

12. celana panjang (kebutuhannya 1/2 item)

13. kemeja lengan panjang (kebutuhannya 1/2 item)

14. kaos oblong (kebutuhannya 1/2 item)

15. celana dalam (kebutuhannya 1/2 item)

16. sarung (kebutuhannya 1/12 item)

17. sepatu (kebutuhannya 1/6 item)

18. sandal jepit (kebutuhannya 1/6 item)

19. handuk mandi (kebutuhannya 1/12 item)

20. perlengkapan ibadah (kebutuhannya 1/12 item)

C. Kelompok komponen Perumahan

21. Sewa kamar (biasanya kos sekitar pabrik sebulan)

22. tempat tidur / dipan (kebutuhannya 1/48 item)

23. kasur dan bantal (busa tebal 20 cm dengan kebutuhan 1/48 item)

24. Sprei dan sarung  bantal (kebutuhannya 1/6 item)

25. meja dan kursi (1 meja dan 4 kursi merek idola, kebutuhannya 1/48 item)

26. lemari pakaian (kayu 1 pintu, kebutuhannya 1/38 item)

27. sapu (ijuk kebutuhannya 1/6 item)

28. perlengkapan makanan : gelas minum (butuhnya 1/4 item), sendok & garpu (butuhnya 1/4 pasang), piring (butuhnya 1/4 item).

29. ceret aluminium (kebutuhan 1/24 item)

30. wajan aluminium (kebutuhannya 1/24 item)

31. panci aluminium (kebutuhannya 1/6 item)

32. sendok makan (kebutuhannya 1/12 item)

33. kompor (sumbu 16 HOK, kebutuhannya 1/24 item)

34. minyak tanah (kebutuhannya 10 liter)

35. ember plastik (isi 20 liter, kebutuhannya 1/6 item)

36. listrik (kebutuhannya 450 watt setiap bulan)

37. bola lampu pijar (15 watt, kebutuhannya 1/2 item)

38. air bersih (2 m² per bulan)

39. sabun cuci (kebutuhannya 1,5 Kg)

D. Komponen Pendidikan :

40. bacaan (kebutuhannya 1 eksemplar tabloid)

E. Kelompok Komponen Kesehatan :

41. Sarana kesehatan : pasta gigi (butuh 1 item), sabun mandi (butuh 2 item), sikat gigi (butuh 1/4 item), shampo (butuh 100 ml), pembalut (butuh 2 set).

42. obat anti nyamuk (kebutuhan 3 pak)

43. potong rambut (kebutuhan 6/12 kali)

F. Komponen Transportasi

44. transport kerja (kebutuhan 1x pergi – pulang selama 30 hari)

G. Kelompok Komponen Rekreasi & Tabungan

45. Rekreasi (kebutuhan 2/12 kali)

46. tabungan (kebutuhannya 2% dari jumlah item 1 s/d 45).

Survey dilakukan di paling tidak 3 pasar referensi yang terdiri dari pasar induk dan pasar lokal. Untuk survey yang dilakukan oleh kawan² SBPJ dilakukan di 3 pasar yaitu Pasar Legi Jombang, Pasar Ploso dan Pasar Mojoagung. Survey tersebut diperoleh KHL sebesar Rp.1.636.418.

Survey dan perhitungan KHL tersebut memiliki kelemahan sistem, yaitu masih menghitungkan kebutuhan dari buruh yang masih lajang, sedangkan mekanisme perhitungan bagi buruh yang sudah menikah atau memiliki tanggungan anak tidak disebutkan dalam KHL tersebut. Padahal, kebutuhan individu yang sudah berumah tangga biasanya memiliki kebutuhan yang berbeda pula.

Sistem Pengambilan Keputusan Yang Melemahkan Buruh

Survey KHL tersebut kemudian dimusyawarahkan dan diputuskan besarannya di pertemuan Dewan Pengupahan Daerah. Komposisi Dewan Pengupahan untuk di Kabupaten Jombang yang beranggotakan 17 orang yang terdiri dari 3 orang perwakilan dari Serikat Buruh, 4 orang dari perwakilan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), 3 orang Akademisi dan sisanya dari pemerintah.

jumlah perwakilan buruh yang hanya 3 orang melemahkan daya tawar buruh dalam proses pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan Daerah. Ini sulit ditambah karena ada ketentuan yang juga melemahkan yaitu perwakilan buruh harus beranggotakan minimal 2.500 orang sedangkan kelompok perwakilan yang lain tidak memiliki ketentuan ini. Apalagi, jika ada mekanisme politis dari pengusaha yang mencoba mempengaruhi dari kelompok lain melalui deal-deal khusus agar tercipta UMK yang diinginkan pihak pengusaha. namun, sebenarnya secara politis keputusan Dewan Pengupahan tidak akan berpengaruh bila tidak diimbangi oleh keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu, keberadaan Kepala Daerah dapat berperan sebagai quality control terhadap keberadaan Dewan Pengupahan Daerah. Namun, kebanyakan kepala Daerah sebagai wakil dari pemerintahan seringkali berpihak kepada pemilik modal karena terkait dengan penanaman modal yang berimbas pada peningkatan ekonomi secara makro.

Perbedaan point of view dari para pengusaha dan buruh memerlukan diskusi yang riil berdasarkan survey yang sesuai secara metodologis. Namun, kita bisa lihat sejarah dan perkembangan dari Kebijakan Publik di negara kita selama ini masih kurang berpihak pada buruh. Orientasi kebijakan ekonomi makro dan mikro lebih cenderung mengedepankan sektor industri riil yang secara tidak langsung lebih condong memihak pada pengusaha selaku pemilik modal. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah hanya sebagai fasilitator atas proses pengambilan keputusan besaran upah minimum. selain itu, kemampuan dari para stakeholder harus seimbang baik jumlah maupun kualitasnya agar tercipta keputusan yang berorientasi pada keadilan, bukan hanya kesejahteraan semata.

kaum buruh, BERSATULAH !

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s